MAKALAH TENTANG PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

PENDAHULUAN

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allag SWT, berkat limpahan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah pembahasan tentang “Pengertian dan Prinsip-prinsip Demokrasi”.

Makalah ini terdiri Dari :

1.      Pengertian Demokrasi

2.      Pemikiran tentang Demokrasi

3.      Ciri-Ciri Demokrasi

4.      Prinsip-prinsip Demokrasi

5.      Demokratisasi.

Diharapkan Makalah ini dapat dibaca dan dipahamai Oleh pembaca, makalah ini semoga bisa menjadi sarana pembelajaran siswa-siswi secara individual maupun klasik. Disertai dengan berbagai pengertian yang mungkin para siswa-siswi belum mengetahuinya.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada pembaca makalah ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan berikutnya.

PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI

1.      PENGERTIAN DEMOKRASI

Demokrasi lahir sejak zaman Yunani Kuno, tepatnya di Negara kota (polis) Athena sekitar tahun 500 SM. Pada tahun 508 SM seorang warga Athena bernama Kleistenes melakukan pembururan pemerintah negera Kota Athena. Bentuk pemerintahan yang baru ini disebut demokratia. Istilah demokratia tersebut dikemukakan oleh sejarahwan Herodotus (490-420 SM) untuk menyebut system kenegaraan hasil pembaruan Klaistenes.

            Konsep demokrasi lahir dari Negara Yunani Kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM – ke 6 M. Demokrasi yang dipraktikan pada waktu itu adalah yaitu demokrasi langsung (direct democract). Artinya, hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga Negara karena Yunani pada waktu itu berupa Negara nota (Polis/city state) yang berpenduduk kurang lebih 300 ribu orang.

            Secara etimologis, demokrasi terdiri atas dua kata yang berasal dari Bahasa Yunani. Yaitu kata Demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan cratien atau Cratos yang berarti kekuasaan (pemerintahan). Jadi, demokrasi berarti suatu Negara yang kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh rakyat.

            Pengertian yang dianggap umum dan populer dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pengertian ini dikemukakan oleh Abraham Lincoln (mantan Presiden AS) pada tahun 1863, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, dan untuk rakyat (demokration is goveretment of the people, by the people dan for the people).

            Pemerintah dari rakyat kekuasaan Negara itu berada di tangan rakyat sumber kekuasaan Negara adalah rakyat. Pemerintahan oleh rakyat maksudnya pemerintah atas nama rakyat atau atas kehendak rakyat. Pemerintah untuk rakyat maksudnya penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk kepentingan rakyat atau kesejaheteraan  rakyat.

2.   PEMIKIRAN TENTANG DEMOKRASI

Para pakar ketatanegaraan dan ahli politik memberikan batas pengertian demokrasi dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini definisi demokrasi menurut para ahli.

1. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, menyatakan demokrasi sebagai suatu system pemerintahan di mana dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang terpilih.
2. Harris Soche, mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan melekat pada diri rakyat, dari orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat dan orang banyak, untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.
3. Henrry B. Mayo, mengemukakan bahwa demokrasi sebagai system politik merupakan suatu system yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
4. Affan Gafar, memakai demokrasi dalam bentuk dua, yaitu pemaknaan secara normative yaitu demokrasi normative , adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah Negara. Kemudian pemaknaan empiric yaitu demokrasi empiric, adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik etis.
5. C.F. Strong, mendifinisikan  demokrasi adalah suatu system pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar system perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepala mayoritas itu.
6. Sidney Hook,  berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
7. Joseph A. Schmeter, menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara  perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
8. Samuel Huntington, mengatakan bahwa suatu system politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling  kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan yang jurdil, di dalam system itu para calon bebas bersaing untuk mempmeroleh suara dan semua penduduk berhak memberikan suara.

a.      Berdasarkan Titik Berat Perhatian

Demokrasi dibedakan menjadi tiga macam, sebagai berikut :

1. Demokrasi formal (liberal), yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal.
2. Demokrasi materiil yaitu demokrasi yang meniti beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik  kurang diperhatikan, bahkan dihilangkan.
3. Demokrasi gabungan yaitu demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi materiil. Persamaan derajat dan hak seseorang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh rakyat perlu dibatasi.

b.      Berdasarkan Cara Penyaluran Kehendak Rakyat

Demokrasi dibedakan menjadi 3 macam, sebagai berikut :

1.      Demokrasi langsung, yaitu rakyat langsung mengemukakan kehendak dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat.

2.      Demokrasi perwakilan atau demokrasi reprensentatif yaitu rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat.

3.      Demokrasi perwakilan dengan system referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.

c.       Berdasarkan Prinsip Ideologi

Berdasarkan paham ini dua bentuk demokrasi, sebagai berikut :

1.      Demokrasi konstitusional adalah demokrasi didasarkan pada kebebasan individualisme. Ciri khas demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari pihak kesewenang-wenangan terhadap rakyat. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

2.      Demokrasi rakyat adalah demokrasi proleter yang berhaluan marxisme-komunisme. Demokrasi ini berkembang untuk menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas social.

Unsur-unsur dalam demokrasi menurut Affan Gafar adalah akuntabilitas, ratasi (pergantian) kekuasaan, rekruitmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan hak-hak dasar. Selain itu demokrasi juga meiliki dua prinsip utama, yaitu kebebasan dan kedaulatan rakyat.

3.      CIRI-Ciri DEMOKRASI

Demokrasi yang kuat bersumber pada “kehendak rakyat” dan bertujuan mencapai kebaikan dan kemaslahatan bersama. Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Sehingga dalam perkembangannya ada yang menggantikan istilah demokratis dengan republiken atau partisipatori untuk menekankan peranan warganegara dalam proses pembuatan keputusan dan untuk menyarankan agar peranan tersebut diperkuat. Dan dalam perkembangannya, untuk lebih memperkuat peranan warga Negara dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang lain, maka timbul istilah demokrasi ekonomi, demokrasi kebudayaan dan bahkan demokrasi menjadi sikap hidup, sehingga mencakup segala bidang kehidupan.

Robert Dahl menyebutkan bahwa demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Tatanan politik seperti itu dapat digambarkan dengan dua dimensi politik yaitu:

• seberapa tinggi kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan
• seberapa banyak warga Negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu

Sehingga dalam system politik demokrasi dimungkinkan adanya perbedaan pendapat, persaingan, pertentangan di antara individu atau kelompok dan atau pemerintah bahkan antar lembaga-lembaga pemerintah. Untuk itu diperlukan mekanisme dan prosedur yang mampu menyelesaikan konflik jika terjadi guna mencapai konsensus.

Bedasarkan political performance Bingham Powel Jr. menegaskan ciri-ciri demokrasi sebagai berikut:

• Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya.
• Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi didasarkan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pada prakteknya minimal terdapat dua partai politik.
• Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai calon maupun sebagai pemilih
• pemilihan secara rahasia dan tanpa dipaksa
• adanya hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers.

4. PRINSIP-PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI

a.       Demokrasi Konstiutsional

Bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang kekuasaannya terbatas dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negarannya. Konstitusi atau pemerintahan berdasarkan konstitusi (constitusional goveretment)

b.      Demokrasi Proleter

Adalah demokrasi yang berlandaskan ajaran komunisme dan maxisme.

Ada lima corak atau model demokrasi yaitu :

a.       Demokrasi Liberal adalah pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang kontinyu.

b.      Demokrasi terpimpin adalah demokrasi dimana para pemimpin pecaya bawha semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.

c.       Demokrasi social, adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan social dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh  kepercayaan politik.

d.      Demokrasi Partisipai, menekankan proteksi hubungan timbale balik antara penguasaan dan yang dikuasai.

e.       Demokrasi Consociational, menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

Menurut Melvin Urofsky, Prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintahan Umum yang Konstitusional 
2. Pemilihan Umum yang Demokratis
3.  Pemerintahan Lokal (Desentraslisasi Kekuasaan)
4. Pembuatan Undang-Undang
5. Sistem Peradilan yang Independen
6. Kekuasaan Lembaga Kepresidenan
7. Peran Media yang Bebas
8. Peran Kelompok-Kelompok Kepentingan
9. Hak Masyarakat untuk Tahu
10. Perlindungan Hak-Hak Minoritas
11. Konstrol Sipil dan Militer

5. DEMOKRATISASI

            Demokratisasi adalah proses mengimplemetasikan demokrasi sebagai system politik dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, antara demokrasi dan demokratisasi memiliki hubungan yang erat. Kehidupan demokrasi tidak akan terwujud tanpa adanya usaha melembagakan demokrasi atau demokratisasi. Demokratisasi bertujuan menghasilkan demokrasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga demokrasi dengan melaksanakan nilai-nilai demokrasi yang terdapat di dalamnya.

            Demokratisasi memiliki cirri sebagai berikut :

1. Demokratisasi berlangsung terus-menerus, bertahap, dan berkelanjutan
2. Demokratisasi berlangsung secara perlahan, pelan, bertahap, sehingga berlangsung lama. Demokrasi bersifat evolusioner.
3. Demokrasi berlangsung secara damai, tanpa kekerasan dan tanpa otonomi
4. Demokratisasi berjalan melalui musyawarah.

KESIMPULAN

1.      Demokrasi lahir sejak zaman Yunani Kuno, tepatnya di Negara kota (polis) Athena pada sekitar tahun 500 SM.

2.      Secara etimologis, demokrasi terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata Demos  yang  berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan Cratien atau cratos yang berarti kekuasaan (pemerintahan). Jadi, demokrasi berarti Suatu Negara yang kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh rakyat.

3.      Pengertian popular dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian ini dikemukakan oleh Abraham Lincoln (mantan Presiden AS) pada tahun 1863.

4.      Para pakar ketatanegaraan dan ahli politik memberikan batasan pengertian demokrasi dari sudut pandang yang berbeda.

5.      Pada dasarnya budaya demokrasi yang berlaku di dunia ada dua macam yaitu : Demokrasi konstitusional dan demokrasi proletur.

6.      Demokrasi Indonesia adalah demokrasi pancasila, artinya nilai-nilai demokrasi yang berlaku di Indonesia mengacu dan berpedoman pada nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila.

7.      Menurut Prof. Dadji Darmodihardjo, S.H. demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersuber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.

8.      Prinsip demokrasi Pancasila juga memiliki keterkaitan dengan prinsip budaya demokrasi universal. Keterkaitan itu dapat terlihat dalam UUD 1945.

9.      Unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi adalah Negara hokum, masyarakat madani (civil society) dan infrastruktur politik.

10.  Demokratisasi adalah proses mengimplementasi demokrasi sebagai system politik dalam kehidupan bernegara.